"Survei itu kan fungsinya untuk barometer dan indikator pemerintah. Kalau bagi SBY itu warning, peringatan dini," ujar Pengamat Birokrasi dan Kebijakan Publik dari LIPI, Syafuan Rozi dalam perbincangan dengan kami, Senin (27/6/2011) malam.
Syafuan berpendapat, tidak ada salahnya SBY menanggapi hasil riset LSI yang menunjukkan kepuasan publik atas kinerjanya sebagai presiden merosot ke angka 47,2 persen. Terlebih karena SBY tidak lagi mencalonkan diri pada 2014 mendatang, maka diperlukan prestasi yang baik agar SBY bisa dikenang masyarakat ketika tak lagi menjabat.
"Bagi SBY itu nothing to lose, karena dia tidak akan mencalonkan lagi pada 2014 mendatang. Tapi agar seorang pemimpin bisa meninggalkan kenangan sejarah yang baik, perlu ditanggapi survei tersebut. Karena saat dia tidak menjabat nanti, ada sesuatu yang bisa dikenang," tuturnya.
Syafuan menilai, sebuah survei bisa berdampak politik dan teknis. Dengan menanggapinya, maka publik akan melihat bahwa SBY juga mendengarkan suara rakyatnya.
Lebih lanjut, SBY diharap mampu mengambil langkah konkret untuk meninggalkan prestasi yang layak dikenang. Terlebih, dalam kasus Nazaruddin yang menyita perhatian publik, SBY berada dalam posisi dilematis. Jika ditanggapi terlalu dalam maka bisa terjadi intervensi hukum, namun jika tidak, publik akan menunggu-nunggu apa sikap SBY terhadap Nazaruddin.
"SBY dalam posisi dilematis, apa yang dilakukan serba salah. Oleh karena itu, dia harus bisa menunjukkan prestasi lain untuk bisa dikenang setelah tidak menjabat lagi nanti," cetus Syafuan.
Syafuan mencontohkan, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahatir Muhammad. Saat diminta turun dari posisinya oleh partai oposisi, Mahatir masih mampu menorehkan prestasi besar, seperti pembangunan Menara Petronas dan kereta bawah tanah yang menjadi kebanggaan Malaysia.
"SBY dalam 2-3 tahun terakhir harus membikin prestasi besar. Ada rencana membangun monorel, jembatan antar pulau. Supaya ke depan Indonesia lebih baik, sebaiknya membangun infrastruktur yang baik," sarannya.
Terkait masalah hukum dalam kasus Nazaruddin, Syafuan menilai, SBY sebagai seorang presiden tak seharusnya mencampuri terlalu dalam. Sebagai lembaga eksekutif, SBY salah jika mencampuri terlalu jauh masalah hukum dalam Partai Demokrat.
"Terkait masalah itu (Nazaruddin) dengan sendirinya akan selesai, itu butuh proses. Tapi membangun infrastruktur sebagai visi tahun 2013 harus dilakukan," tandasnya.
Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada awal Juni 2011 menunjukkan tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden SBY merosot ke angka 47,2 persen. Merosotnya popularitas SBY, hingga di bawah angka 50 persen sejak terpilih dalam Pilpres 2009, ini salah satunya disebabkan oleh kasus Muhammad Nazaruddin.
Survei LSI menunjukkan tingkat kepuasan publik atas kinerja SBY sejak Januari 2011 ke Juni 2011 turun hingga 9,5 persen, yakni dari 56,7 persen ke 47,2 persen. Survei ini dilakukan di lapangan dari tanggal 1 Juni-7 Juni 2011. 1.200 Responden dipilih secara acak yang mewakili 33 provinsi, disurvei dengan metode wawancara tatap muka. Margin of error plus minus 2,9 persen.
