http://www1.adsensecamp.com/show/click.php?sid=mRdDaoNm8jEfHjaXqGsflH3ruphn9bMloL0lNGftgL4%3D&mid=EjaJmS1dntm%2BX72MOzJDBQE8LK%2Fi2T92ec739JbynYU%3D&ogi=r1efHiL667Gw178F%2FwEKiwD6bAvnS98FPQzVjg73xyM%3D&omid=BQd02UEWA%2Fs%3D&chan=WB3ae77b+8A%3D&i=6zepDC1828IRA3NnZPI4x3y5wpnCV3PoyW5ZUNXhvNnNjvvVUPwD4yC5ALPkvmVH&r=S3bVBZ7uC8wCmvRpmt5qgx15VfAQVibWFgEk6cp8ypeT9DR6G2klxBQeXRxSdpEI0ExoTzy48Q%2F%2BY7zpAqYiXA%3D%3D&a=xHMulCJa2UOFnEPfzInWFAfTW4SZZC8wcztg31qspQrmhhJRxvOKbj7L8Xrjcyq4NdhBTaHVaYGQ8JZ5LlQdtXZlYikVkwaBQji7ZbeS7HgSHL5%2FxUQ%2BIk%2FlBGI9VYuZFkkvG4usQIrdUSVoTlbfSQ%3D%3D

Pengangguran Di Indonesia Mencapai 8 Juta

JAKARTA - Angka pengangguran di Indonesia masih sangat mencengangkan. Menurut data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah penganggur terbuka di Indonesia mencapai 8,32 juta orang atau 7,14 persen dari 116,53 juta orang angkatan kerja.

Anggota Komisi IX DPR Herlini Amran mengaku prihatin terhadap tingginya angka pengangguran. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi diminta menggandeng Kementrian Pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini.

"Bagaimana kemudian dalam proses pendidikan yang dijalankan mampu mengakomodir materi-materi yang mengarahkan kepada persiapan mental dan kompetensi dalam menciptakan lapangan kerja dan siap kerja," kata Herlini dalam rilisnya, Sabtu (17/12/2011).

Menurutnya, yang terjadi selama ini, perguruan tinggi atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hanya mampu melahirkan sarjana-sarjana pencari kerja, bukan pembuka lapangan pekerjaan.

"Pemerintah harus bekerjasama dalam menyelesaikan masalah ini, dengan mencari pokok permasalahannya, seperti, masalah yang ditimbulkan oleh beberapa program pendidikan tidak terkait dan cocok dengan dunia usaha dan pasar kerja," ujarnya.

Bukan itu saja, bertambahnya kelulusan namun miskin lapangan pekerjaan juga menjadi penyebab menumpuknya pengangguran di Indonesia. Selain koordinasi dengan antar kementrian terkait, pemerintah juga harus mengubah paradigma masyarakat yang bergantung sebagai pencari kerja.

"Mereka harus dididik untuk membuka lapangan pekerjaan dan berani untuk berwirausha," tambahnya.

Disadarinya, memang tidak sedikit masyarakat yang berpeluang membuka lapangan pekerjaan. Namun, modal lagi-lagi menjadi kendala yang tak terbantahkan. Melihat hal ini, Herlini mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi kepada setiap aktifitas yang berbasis unit usaha masyarakat.

"Selama ini saya menemukan, masyarakat banyak yang siap bekerja dan membuat pekerjaan namun terkendala dengan modal, dan yang lebih penting, pemerintah jangan melakukan yang sebaliknya menjadikan unit masyarakat sebagai sumber pungutan liar. ini kan sangat memalukan,” pungkas Politikus PKS ini.