 |
| Warga Papua dengan membawa busur dan anak panah saat mereka memblokir jalan di kilometer 27, untuk mendukung karyawan Freeport yang mogok kerja di Timika, 4 November silam (Reuters) |
Jakarta - Persoalan kesejahteraan yang tidak pernah terpenuhi oleh pemerintah menjadi alasan utama rakyat di tanah Papua terus bergolak. Kesenjangan sosial yang sangat nyata membuat masyarakat di daerah tersebut akhirnya berpikir untuk mencari 'Jalan Sendiri' yang menurut mereka lebih baik.
Seperti yang dikatakan oleh Sekjen Solidaritas Papua, Petrus, bahwa saat ini yang mensejahterakan rakyat Indonesia adalah Papua, sementara masyarakat di wilayah paling timur Indonesia itu masih tetap merana dengan kesemerawutan.
"Tinggal dipilih, Papua tetap di Indonesia atau Papua keluar dari Indonesia," kata Petrus dalam diskusi 'Menemukan Solusi Masalah Papua' di Rumah Perubahan 2.0, Jakarta, Selasa (08/11/2011).
Untuk itu, dia meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak hanya berwacana, melainkan harus terjun ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Sebab, pendekatan komunikatif yang dilakukan pemerintah tidak pernah terbukti, yang terjadi adalah banyaknya tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan.
"SBY agar sering melakukan dialog dengan masyarakat Papua. Agar tau apa yang diinginkan masyarakat," bebernya.
Dengan dialog, lanjut Petrus, diharapkan pemerintah dapat menemukan solusi yang jitu untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan itu.
Seperti yang diketahui, bumi Papua menjadi sorotan publik setelah banyaknya aksi kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut. Kasus ini diperuncing dengan keputusan Kongres Rakyat Papua III yang menyatakan Papua keluar dari wilayah NKRI. Ditambah dengan konflik antara karyawan Freeport dengan menajemen yang menuntut kenaikan gaji.
