JAKARTA - Ada banyak prinsip pengelolaan negara yang mulai terciderai dalam perhelatan perkawinan Ibas-Alya.
Pertama, unsur kehati-hatian dalam mengelola mana wilayah negara dan mana wilayah privat. Di negara modern yang demokratis, seorang Jubir Presiden misalnya, tidak perlu terlibat banyak mengomentari teknis persiapan perkawinan anak seorang Presiden.
"Selama hal itu tak terkait dan tidak berhubungan dengan lembaga kenegaraan. Misalnya, tak terkait dengan apakah presiden akan cuti atau tidak, dan sebagainya. Uniknya, hal yang sejatinya menjadi kewajiban jubir yang terkait dengan pesta ini, malah tak terdengar infonya," ujar pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, Rabu (23/11/2011).
Misalnya, sambung Ray, apakah dana yang dipakai murni uang pribadi atau tidak.
Prosesi pesta ini, sebagaimana dikabarkan media massa, sempat membuat beberapa sekolah diliburkan. Jelas hal ini sangat tidak patut dan mengganggu masyarakat.
"Prinsip kedua adalah transparansi. Khususnya yang terkait dengan biaya proses pernikahan ini. Seperti diketahui banyak pihak yang melansir bahwa dana yang dibutuhkan untuk prosesi pernikahan ini mencapai puluhan miliar. Bukan dana yang sedikit tentu," ujar Ray.
Persoalannya di sini adalah ketidakjelasan besaran dana, dan kedua tentu saja jika benar mencapai puluhan miliar dari manakah dana tersebut didapatkan.
Tentu saja, sambung Ray lagi, pada penjelasan dana ini amat sangat penting. Bukan saja karena munculnya berbagai spekulasi, tetapi juga untuk taat asas transparansi.
Setidaknya pihak Presiden memastikan bahwa dana yang dipakai tidak ada sepersenpun dipakai dari kas negara. Dan tentunya sembari menjelaskan sumber dana yang didapatkan.
"Perlu kita ingat, dalam laporan LHKPN, kekayaan SBY hanya mencapai Rp 7,14 miliar ditambah U$ 44.887, per 25 Mei 2009. Jadi, memang penuh pertanyaan dari mana dana prosesi pernikahan ini, jika benar sampai mencapai puluhan miliar," Ray menegaskan.
Hal lainnya adalah, terkait soal asas penghematan dan pola hidup sederhana yang senantiasa diucapkan SBY.
Lagi-lagi, jika benar adanya dana prosesi ini mencapai puluhan miliar, jelas ajakan untuk hemat dan sederhana hanya untuk rakyat Indonesia, tidak untuk elit, dan tidak juga untuk SBY sendiri.
